Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh aset pemerintah pusat dalam bentuk barang milik negara (BMN) bisa tersertifikasi seluruhnya pada 2024 mendatang.
“Kalau yang diselamatkan aset pemerintah pusat sudah 70 persen kita sertifikat. Jadi kita 2024 target dengan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan) kita akan selesaikan semua aset-aset pemerintah pusat,” kata Himawan di Jakarta, Senin (19/12).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Tak hanya untuk pemerintah pusat, Kementerian ATR/BPN juga bakal berkoordinasi dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) hingga perusahaan BUMN untuk menyelematkan aset negara dalam bentuk lahan tersertifikasi. “Kemudian yang pemerintah daerah juga kita dimonitoring KPK, yang KPK kita monitor untuk aset pemerintah daerah,” imbuhnya.
“BUMN kita dengan Pertamina, PLN, jalan terus. Jadi semua aset-aset menjadi prioritas, di samping aset masyarakat, wakaf, tanah pemerintah, tanah masyarakat,” paparnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, masih banyak aset negara yang tidak terurus dan seolah-olah menjadi tempat tinggal tuyul. Dia mengingatkan, perlu adanya optimalisasi seluruh barang milik negara. Menurut dia, masih terdapat persepsi di masyarakat maupun orang pemerintahan, aset negara tidak perlu diurus. Akibatnya, banyak aset negara yang kerap terbengkalai.
“Banyak, ada kavling tanah, kantor, yang letaknya di tempat strategis tetapi dia cuma dipakai untuk gudang. Bahkan, dia sebetulnya sudah kosong, suwung, tempatnya tuyul hidup di situ,” ujar Sri Mulyani
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Pemerintah harus mendorong optimalisasi seluruh aset negara tanpa terkecuali, berapa pun nilainya. Optimalisasi aset bukan hanya dapat menjaga nilai dari BMN tersebut, tetapi bahkan bisa memberikan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Optimalisasi aset itu menurutnya jadi lebih krusial pasca pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memaksimalkan seluruh sumber dayanya untuk memperoleh tambahan penerimaan dan memastikan tidak adanya kerugian, seperti penyusutan nilai aset.
“Ada yang pakai hybrid, co-sharing tempat, sehingga sekarang penggunaan ruang menjadi sangat-sangat berbeda dengan 20 tahun yang lalu, ini akan memunculkan sebuah cara untuk memanfaatkan aset yang berbeda. Perubahan teknologi, adanya pandemi, semuanya memberikan arus perubahan yang luar biasa,” tuturnya.
